Perubahan yang terjadi di Dinas Sosial

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pembangunan adalah karya terstruktur yang mempunyai implikasi luas terhadap kualitas hidup manusia. Hal ini karena konstruksi pembangunan terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia . Hal ini menyiratkan bahwa karya terstuktur yang dilakukan melalui pembangunan termasuk didalamnya adalah pembangunan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial di masyarakat Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Seiring dengan kemajuan di bidang kesejahteraan sosial yang dicapai dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini , disadari pula bahwa keberhasilan penanganan masalah sosial ternyata masih diwarnai aneka permasalahan sosial yang belum terselesaikan dan secara nyata kita masih dihadapkan pada permasalahan” konvensoinal “ terutama kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku , korban bencana dan tindak kekerasan ; baik masalah yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pembangunan kesejahteraan sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan pada umumnya telah memberi kontribusi peran pemerintah dan masyarakat di dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang makin adil dan merata . Sasaran utama program pembangunan kesejahteraan sosial adalah manusia, maka perubahan-perubahan yang secara langsung terkait dengan sasaran program tersebut terutama permasalahan dan kebutuhannya , serta ukuran-ukuran taraf kesejahteraan sosialnya sangat berpengaruh terhadap arah, tujuan dan kegiatan-kegiatan program .

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial secara umum mengatur ruang lingkup tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial dalam menentukan garis kebijakan yang diperlukan untuk memelihara, membimbing dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial; memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta rasa tanggung jawab sosial masyarakat; dan melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial. Usaha-usaha pemerintah di bidang kesejahteraan sosial meliputi bantuan sosial baik bagi perseorangan maupun kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban bencana; memelihara taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial; melakukan bimbingan, pembinaan, rehabilitasi sosial termasuk penyalurannya ke dalam masyarakat bagi warga negara yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankanhidup, terlantar atau tersesat; dan melaksanakan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotongroyongan.

Sesuai dengan UU tersebut, maka perlindungan sosial bertujuan pertama, melindungi masyarakat dari penindasan, penghisapan/eksploitasi, kemiskinan dan kehinaan, dan kedua, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bebas melakukan aktifitas sosial secara konstruktif, sehingga kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat dapat ditingkatkan. UU tersebut juga mengatur bahwa untuk mewujudkan perlindungan sosial, upaya yang dilakukan adalah usaha kesejahteraan sosial secara profesional, upaya yang dilakukan adalah usaha kesejahteraan sosial secara profesional dengan titik sentral penerapan ilmu pekerjaan sosial (social work). Adapun esensi ilmu pekerjaan sosial adalah pengembangan komunitas (community development) dan pengorganisasian komunitas (community organization).

 Dinas Sosial Kabupaten Manokwari mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang sosial . Untuk itu guna mewujudkan pelaksanaan tugas pembangunan bidang kesejahteraan sosial telah dilaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa program yaitu ; pelayanan rehabilitasi (penyandang cacat), pelayanan kesejahteraan sosial untuk keluarga miskin, pelayanan bantuan sosial untuk korban bencana. Semua itu terurai dalam visi dinas sosial yaitu memberikan pelayanan sosial kepada publik atau masyarakat yang ada di kabupaten Manokwari.

           

1.2  Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini antara lain:

1.      Untuk mengetahui program-program dinas sosial kabupaten manokwari  

2.      Untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terajadi dalam program-program tersebut.

3.      Untuk mengetahui dampak dari program tersebut bagi masyarakat di kabupaten Manokwari.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Bidang Pelayanan Rehabilitasi

Manusia diciptakan di dunia mempunyai hak asasi manusia (HAM) yang sama. Demikian juga dalam hal memperoleh pendidikan, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang sama, baik anak yang normal maupun anak yang abnormal (anak peyandang cacat). Tidak semua anak dilahirkan dalam keadaan sempurna, ternyata ada sebagian kecil yang mengalami kelainan sehingga mengalami hambatan–hambatan baik dalam perkembangan fisik maupun dalam perkembangan mentalnya. Anak yang demikian diklasifikasikan sebagai anak luar biasa. Seperti anak yang lain, anak-anak luar biasa juga merupakan bagian dari generasi yang harus memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Perlu diingat bahwa anak cacat juga merupakan anak bangsa yang dapat tumbuh dan berkembang menjadi dewasa yang mempunyai percaya diri dan harga diri yang tinggi dalam memimpin dan mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara pada masa yang akan datang.

 Penyandang cacat merupakan masalah kesejahteraan sosial yang bersifat patologis Hal ini dapat dibuktikan karena penyandang cacat tidak dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya secara individu. Oleh sebab itu, maka diperlukan pelayanan khusus dalam penanganan masalah sosial yang dialami oleh penyandang cacat tersebut.

Masalah-masalah yang dihadapi oleh penyandang cacat antara lain :

1.      Masalah pribadi.

Masalah yang tampak sekali pada anak cacat yang berkaitan dengan pendidikannya. Untuk itu mereka memerlukan pelayanan dan perhatian khusus dari guru dan orang tuanya.

2.      Masalah di keluarga.

Keluarga merupakan lingkungan pertama ditemui anak termasuk anak cacat. Apabila dalam satu keluarga ada seorang anak cacat maka masalah dalam keluarga akan muncul. Anak cacat biasanya diperlakukan berlebihan, sehingga segala keinginannya selalu dipenuhi pekerjaannya selalu dibantu, atau ada juga keluarga yang memperlakukan sebaliknya, anak dibiarkan begitu saja berkeliaran atau dikurung karena merasa malu oleh keluarga lain atau tetangga.

3. Masalah di masyarakat.

Masyarakat adalah tempat dimana anak cacat berada. Seringkali terjadi masyarakat kurang menerima anak cacat sehingga mereka menganggap anak ini aneh dan sering menjadi bahan tertawaan, bahkan dimanfaatkan dan dilecehkan. Meskipun ada yang perhatian terhadap mereka pada umumnya atas dasar kasihan.

4. Masalah pekerjaan.

Sebagian besar masyarakat dan perusahaan jarang yang mau menerima anak cacat menjadi karyawannya, karena mereka menganggap anak ini kurang mampu untuk bekerja. Dari permasalahan tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa mereka pada dasarnya mereka tidak ingin dikasihani, mereka hanya ingin dihargai, diakui haknya serta diberi kesempatan yang sama dengan teman-teman lainnya yang dianggap normal.

Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memilki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya. Pusat Rehabilitasi menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap si pasien, perawatan pun disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk-beluk dari awal terhadap si pasien tersebut. Waktu juga menentukan perbedaan perawatan antar pasien. Para pasien yang masuk di pusat Rehabilitasi kebanyakan menderita rendah diri dan kurangnya pandangan positif terhadap kehidupan, oleh karena itu psikologi memainkan peranan yang sangat besar dalam program Rehabilitasi.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengasumsikan 10 persen dari penduduk suatu negara adalah penyandang cacat. Dengan jumlah penduduk sebanyak 200 juta lebih, Indonesia paling tidak memiliki 20 juta penyandang cacat. Adapun data yg diperoleh dari dinas sosial Kabupaten Manokwari jumlah anak cacat (Handicapped Children) berjumlah 250 anak (2008).

Para klien penyandang cacat memliki kemampuan yang mandiri dengan adanya pelatihan penyandang cacat yang di lakukan oleh Dinas Sosial di Kabupaten Manokwari. Peran keluarga, lingkungan bahkan diri mereka sendiri mampu motivasi mereka untuk bekerja, memiliki kemampuan pemberdayaan diri sendiri, mereka mampu mengakses dunia lain, mampu bersosialisasi dengan masyarakat, mampu membentuk jaringan. Minimal : antar penyandang cacat & masyarakat sekitar. Mereka memberikan motivasi yg baik untuk orang lain bahwa orang cacat mampu mandiri bahkan dapat membuat kerajinan-kerajinan tangan seperti meja, kursi, pintu walaupun tidak sebaik orang normal.

2.2 Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Miskin

Kesejahteraan sosial merupakan idaman dan impian bagi setiap rakyat khususnya rakyat Indonesia. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi sejahtera dari suatu masyarakat, meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Di Indonesia kesejahteraan sosial dijamin oleh UUD 1945 pasal 33 dan pasal 34. Hal ini tertulis jelas bahwa kemakmuran rakyat yang lebih diutamakan dari pada kemakmuran perseorangan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun pada kenyataannya masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dan terlantar tidak mendapatkan perhatian.

            Salah satu pelayanan yang diberikan oleh dinas sosial kabupaten Manokwari untuk kesejahteraan sosial masyarakat adalah  Program Raskin merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari Pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin.

Tujuan program raskin adalah memberikan bantuan dan meningkatkan/membuka akses pangan keluarga miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan beras sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan di tingkat keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan. Sasarannya adalah terbantu dan terbukanya akses beras keluarga miskin yang telah terdata dengan kuantum tertentu sesuai dengan hasil musyawarah desa/kelurahan dengan harga bersubsidi di tempat, sehingga dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan keluarga miskin

Penyaluran beras bagi masyarakat miskin (raskin) yang telah tersebar di 29 distrik di Kab.Manokwari hingga Agustus 2009 mencapai 77 %. Kepala Perum Bulog Subdivre Manokwari, Drs,M.Ghafur Tambawang, M.Si,Ph.D mengatakan penyaluran raskin di 29 distrik melalui 83 titik distribusi dan telah tersalurkan sebanyak 324 ton, akumulasi bulan Agustus mencapai 77 persen raskin yang telah disalurkan .

2.3 Bidang Pelayanan Bantuan Sosial

Dalam menanggulangi bencana yang sangat mendesak adalah penanganan masalah kesehatan dan bantuan sosial disamping masalah keamanan dan lainnya. Oleh karena itu agar pelayanan kesehatan dan bantuan sosial dalam penanggulangan bencana di masa yang akan datang dapat dilaksanakan lebih baik, lebih cepat serta terpadu diperlukan kerjasama yang erat antara Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial di semua tingkatan baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Koordinasi dilaksanakan mulai dari tahap persiapan atau tahap pra bencana dengan melalui inventarisasi jenis, sifat dan lokasi bencana alam serta inventarisasi sumber daya yang tersedia dan sebagainya. Demikian juga koordinasi diperlukan dalam tahap pelaksanaan di lokasi bencana alam atau tempat pengungsian ataupun pada tahap pasca bencana dan rehabilitasi baik yang menyangkut masalah kesehatan maupun masalah sosial termasuk keadaan fisik lainnya

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara geografis terletak pada wilayah yang rawan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir dan lain-lain. Di samping itu, bencana juga dapat terjadi sebagai akibat dari hasil pembangunan dan adanya sosio kultural yang multidimensi. Indonesia juga rawan terhadap bencana alam buatan manusia seperti akibat kerusuhan sosial maupun politik, kecelakaan lalu lintas (pesawat terbang, kapal laut, kereta api, mobil), kecelakaan di pabrik dan kejadian luar biasa akibat wabah penyakit menular.

Bencana tersebut, kata Menkes, dapat timbul secara mendadak (akut) yang ditandai dengan jatuhnya korban manusia, rusaknya rumah serta bangunan penting lainnya, rusaknya saluran air bersih dan air kotor, terputusnya aliran listrik, saluran telepon dan jalan raya dan sistem saluran lingkungan serta mengakibatkan ribuan orang harus mengungsi ke wilayah lain. Di samping itu,juga dikenal bencana yang mengakibatkan dampak secara perlahan-lahan (slow onset disaster atau creeping disaster) misalnya perubahan kehidupan masyarakat akibat menurunnya kemampuan memperoleh kebutuhan akan pangan atau kebutuhan hidup pokok lainnya atau akibat kekeringan yang berkepanjangan, kebakaran hutan dengan akibat asap (Haze) yang menimbulkan masalah kesehatan dan masalah sosial.

Pelayanan kesehatan dan bantuan sosial pada berbagai bencana alam telah dilakukan dengan baik, namun dari pengalaman yang ada masih perlu ditingkatkan sehingga dapat lebih efektif dan efisien. Kerja sama Depkes dan Depsos dalam penangan bencana merupakan kebijakan yang sangat strategis, oleh karena itu Menkes minta agar penjabarannya dilakukan secara intensif dan sungguh-sungguh antara para pejabat yang terkait.

Dalam Keputusan Bersama No. 765/MENKES/SKB/VI/2002 dan No. 53/PEGHUK/2002, Menteri Kesehatan bertanggung jawab dalam menyususn rencana dan kegiatan untuk penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana. Menyususn rencana dan penyediaan pembiayaan untuk kegiatan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana. Penyediaan tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit pada saat bencana dan paska bencana. Penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan yang sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana.

Sedangkan Dinas Sosial bertanggung jawab dalam menyusun rencana dan kegiatan untuk penanggulangan masalah sosial akibat bencana. Menyusun rencana dan penyediaan pembiayaan untuk kegiatan operasional penanggulangan masalah sosial akibat bencana. Penyediaan tenaga sosial untuk operasional lapangan dalam penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat bencana dan paska bencana. Penyediaan bantuan bahan makanan, pakaian dan peralatan serta penampungan sementara bagi korban bencana. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan sosial.

Di kabupaten Manokwari kegiatan bantuan sosial juga dilakukan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan dinas-dinas terkait atau Pemerintah. Seperti musibah banjir bandang yang melanda kabupaten Wasior. Pemda Manokwari melalui dinas Kesehatan dan Sosial telah mengirim bantuan makanan dan pakaian ke Wasior.

 

Daftar Pustaka

Wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Manokwari

http://vogelkoppapua.org/?page=news.detail&id=226&lang=en

file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/Aspire%204736z/My%20Documents/kebijakan%20okam/517-penanganan-masalah-kesehatan-a-bantuan-sosial-sangat-mendesak-dalam-kejadian-bencana.html

http://sosbud.kompasiana.com/2010/11/08/kesejahteraan-sosial/

http://semarang.go.id/simpeda05/Simperek/raskin/raskin.htm

http://www.manokwarikab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=630